Gumpalannews.com, AMBON- Pemangkasan anggaran atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBN Tahun 2025, berdampak signifikan terhadap pembangunan di daerah-daerah.
Pasalnya, pemangkasan anggaran ini meski diklaim! Guna mendukung program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial, skala pemotongan yang drastis menimbulkan tanda tanya tentang dampak pada kinerja pemerintah.
Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Fraksi PDIP, Andreas Hengky Kolly, saat ditemui wartawan usai rapat bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku di ruang rapat Komisi I Kamis (13/02/2025) mengungkapkan keprihatinannya akan hal itu.
"Kita tahu bersama bahwa dana yang diperuntukkan untuk PU itu dipotong. Maka dari itu, kita berkoordinasi untuk mengetahui bagaimana dampaknya bagi Kabupaten SBB." Konsekuensinya, jika masuk dalam daur di peruntukan otomatis anggarannya dipotong.
Ia juga menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap proyek jalan Provinsi yang sedang berjalan, pasalnya di Kabupaten SBB, ada banyak jalan Provinsi yang dibangun tahun 2025 ini, namun adanya daur peruntukan otomatis anggarannya juga dipotong.
Bahkan kata dia, Pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, juga telah menyampaikan tidak ada penambahan anggaran untuk perbaikan jalan di tahun berjalan.
"Ini konsekuensi bernegara karena Inpres Nomor 1 Tahun 2025, mengisyaratkan bahwa infrastruktur yang dananya bersumber dari daur peruntukan akan dipotong semuanya. Jadi bukan hanya di Provinsi, tetapi juga di Kabupaten SBB," ungkap politisi senior PDIP SBB itu.
Dikatakan, hampir seluruh program di Dinas PUPR Kabupaten maupun Provinsi terdampak, nyaris tidak ada program yang berjalan, meski begitu, pihaknya tetap mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus).
Demi program Presiden Republik Indonesia Parbowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis (BMG), atau makan siang gratis, "kita harus ikuti alur Pemerintah Pusat (Pempus)," Katanya.
Komentar