Gumpalannnews.com, SIMEULUE – Sikap abai yang dipertontonkan Pemerintah Daerah kepada Wartawan dan Media, tidak baik untuk pembangunan Simeulue dimasa mendatang.
Memang selama ini Wartawan dan Media kerab tidak mendapat tempat yang baik diberbagai kegiatan Pemda Simeulue, bahkan kerab diabaikan. Kalau pun disebut dalam kegiatan resmi pemerintah daerah, itu hanya formalitas saja. Agar seolah-olah peduli wartawan, peduli kepada media.
Protes keras dari Ketua PWI Simeulue itu harusnya menjadi alarm kepada Pemerintah Daerah, agar tidak mengabaikan wartawan atau media pada kegiatan - kegiatan resmi dimasa mendatang.
Sebab, sebagai pilar demokrasi wartawan dan media menjadi garda terdepan untuk mewujudkan pembangunan di Simeulue.
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Simeulue tahun ini. Yang seharusnya momen penting untuk mengetahui sejarah Kabupaten Simeulue, jadi luput dari pemberitaan media.
Padahal tanpa berita, tanpa media, generasi simeulue 100 tahun yang akan datang tidak tahu apa yang sedang dikerjakan Pemerintah Daerah hari ini.
Perlu diketahui, setiap langkap Pemerintah Daerah adalah sejarah bagi Simeulue ribuan tahun mendatang.
Protes keras dari Ketua PWI ini sudah sangat tepat, terlebih tidak adanya anggaran publikasi untuk media dan wartawan yang dianggarkan Pemerintah Daerah.
"Tak satupun jurnalis melakukan peliputan, baik pada puncak peringatan HUT maupun karnaval budaya. Ironisnya, di saat yang sama, masyarakat Simeulue justru ramai membagikan berita tentang HUT Kabupaten Aceh Barat, yang digelar pada hari yang sama,"kata Ketua PWI Simeulue itu. Senin, (13/10/2025).
Firnalis mengatakan, secara struktural PWI masuk dalam SK panitia bidang publikasi. Namun itu hanya formalitas saja.
“Kami hanya dicantumkan untuk pelengkap SK saja. Tidak ada koordinasi maupun anggaran publikasi,” ujarnya.
Firnalis menolak menyalahkan Bupati Simeulue, Monas, bahkan memuji semangat sang bupati yang rela kehujanan demi menyemangati peserta karnaval. Ia menilai justru penyelenggara acara yang gagal memahami pentingnya peran media massa.
“Sekarang ini banyak yang lebih percaya posting di Facebook daripada berita di media resmi. Bahkan biaya promosi di medsos lebih besar daripada untuk media massa,”katanya.
Minimnya publikasi membuat kemeriahan HUT ke-26 Simeulue hanya dirasakan oleh mereka yang hadir langsung di lokasi. Tanpa dokumentasi dan pemberitaan, perayaan sebesar itu seolah menguap tanpa jejak sejarah.
Sepinya pemberitaan HUT Simeulue menjadi cermin lemahnya koordinasi dan penghargaan terhadap peran pers. Padahal, media massa adalah satu-satunya saluran resmi, dan legal untuk menyampaikan informasi pembangunan serta kinerja pemerintah kepada publik.
Insiden ini seharusnya tidak akan terjadi lagi dimasa mendatang. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan media dan wartawan harus tetap terjalin baik, untuk upaya percepatan pembangunan Simeulue.
Komentar