Gumpalannews.com, MOROTAI- Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tengah merencanakan pengusulan secara resmi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) agar Dermaga Bere Bere Morotai Utara di-alih fungsikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pulau Morotai.
Rencana Pemda tersebut disampaikan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, saat hearing (dengar pendapat) dengan masa aksi dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPMAMORO) Yogyakarta bersama nelayan tuna Morotai, di ruang pertemuan Bupati, Selasa (29/4/2025).
Sebelumnya, masa aksi menuntut Pemda Morotai agar segera mengatasi tingginya intensitas nelayan asal Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang menggunakan kapal Pakura secara leluwasa menangkap ikan di perairan laut Morotai membuat nelayan tradisional setempat mengalami kerugian karena kalah bersaing.
"Terkait keberadaan kapal Pakura sebagaimana disentil tadi, ini kaitannya dengan Pelabuhan Perikanan, dan sudah kita sampaikan ke Menteri KP RI untuk alih fungsikan Dermaga Bere-bere menjadi Pelabuhan Perikanan. Sehingga kapal-kapal itu, ketika kita amankan bisa sandar di Pelabuhan Perikanan. Tetapi, untuk saat ini tidak bisa, karena aturannya kapal ikan tidak bisa sandar di pelabuhan milik Perhubungan,' ungkapnya.
Untuk itu, lanjut ditegaskan Rusli Sibua, salah satu langkah awal diambil Pemda Morotai adalah alih fungsikan Pelabuhan Bere Bere dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi, menurut Rusli, nelayan asal Sulawesi Utara itu bukannya mereka dibiarkan, tetapi memang mereka tidak boleh sandar di pelabuhan milik perhubungan di Morotai.
"Kami baru satu bulan bekerja, kami masih dalam tahap mendalami masalah apa saja yang harus diselesaikan. Jadi keterwakilan ini saya kira sudah cukup representatif untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Barangkali setelah adik-adik menyampaikan aspirasi ini, kami masih akan melanjutkan rapat yang juga kaitannya dengan kebutuhan masyarakat nelayan," ujarnya.
Oleh karena itu, orang nomor satu di Pemkab Pulau Morotai ini kembali berharap melalui forum dengar pendapat sudah cukup, dan selanjutnya seraya berharap masa aksi sekembalinya dapat menyampaikan hasil pertemuan ini tidak hanya terbatas pada masyarakat Sangowo tetapi juga ke seluruh masyarakat nelayan Pulau Morotai.
"Apa yang menjadi keluhan masyarakat akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah. Yang jelas kita semua berupaya keras untuk kepentingan masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila ada terjadi sesuatu mohon dikomunikasikan," pungkas Buoati Pulau Morotai, Rusli Sibua.
Sementara slaah satu perwakilan nelayan, Cilfan Djaguna, mengatakan persoalan kapal-kapal Pakura yang beroperasi menangkap ikan di malam hari di jangkauan 7-8 Mil adalah masalah, sementara rumpon nelayan kita berada di 8-9 Mil.
"Hal ini yang membuat kami merasa terpanggil untuk datang meminta Pemda menertibkan perairan Morotai, sehingga masyarakat nelayan bisa memancing tanpa merasa terganggu oleh kapal-kapal Pakura tersebut. Karena biasanya, nelayan kita sekali melaut pasti membawa hasil 10 sampai 20 ekor tuna, tetapi setelah adanya kapal-kapal Pakura saat ini nelayan kita hanya bisa membawa pulang ikan tuna paling banyak 3 ekor," tegasnya.
Komentar